Puluhan Pejabat Prabumulih Bakal Dimutasi sebelum Walikotanya ...
Puluhan Pejabat Prabumulih Bakal Dimutasi sebelum Walikotanya Cuti Mutasi ini harus dilakukan sebelum Walikota cuti Pilkada,Februari 2018Jumat, 24 November 2017 2…
Puluhan Pejabat Prabumulih Bakal Dimutasi sebelum Walikotanya Cuti
Mutasi ini harus dilakukan sebelum Walikota cuti Pilkada,Februari 2018
PRABUMULIH, TRIBUNSUMSEL.COM - Sebanyak 30 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih, dalam waktu dekat dipastikan akan dimutasi. Mutasi para pejabat yang nantinya akan dilantik Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM itu merupakan mutasi sekaligus promosi jabatan untuk terakhir kalinya di duet kepemimpinan Ridho-Fikri.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Prabumulih, Drs Alfian Herdi MSi mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengusulkan mutasi sebanyak 30 pejabat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kami memang tengah mengusulkan mutasi sekitar 30 pejabat eselon II, III dan IV ke Kemendagri, namun terlebih dahulu meminta rekomendasi atau dukungan dari Gubernur Sumsel dan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)," ujar Alfian ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (24/11/2017).
Menurut Alfian, mutasi akan dilakukan tersebut bukanlah tanpa alasan, namun disebabkan banyaknya jabatan yang kosong ditinggal pejabat lama pensiun.
"Mutasi didominasi karena menggantikan pejabat lama yang pensiun, namun tidak menutup kemungkinan mutasi nanti akan ada pejabat yang belum pensiun. Artinya pejabat eselon bisa dimutasi jika itu sifatnya bertukar posisi namun dengan kesepakatan kedua belah pihak, misal pejabat A bosan mau pindah ke B bisa saja dilalukan asal keduanya sepakat bertukar jabatan," ungkapnya.
Alfian mengatakan, mutasi yang tengah diusulkan pihaknya tersebut akan menjadi mutasi terakhir dilakukan Pemerintah kota Prabumulih di masa kepemimpinan Walikota, Ir H Ridho Yahya MM dan wakil Walikot a, H Andriansyah Fikri SH, disebabkan di masa menjabat mutasi tidak boleh terjadi.
"Walikota dan wakil tidak boleh memutasi pejabat, itu sesuai aturan, jadi kita usulkan ke kementerian dan nanti usulan itu akan ditentukan mereka siapa-siapa saja selanjutnya jika disetujui maka pejabat yang dimutasi tetap akan dilantik Walikota. Mutasi ini juga harus dilakukan sebelum Walikota cuti Pilkada, kalau tidak salah cuti itu Februari 2017 maka dibawah bulan itu mutasi harus dilakukan," katanya.
Usulan mutasi disampaikan ke Kemendagri lanjut Alfian disebabkan, sesuai Peraturan KPU nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota 2018 dinyatakan jika Walikota tidak boleh melakukan rolling enam bulan sebelum ikut pilkada.
"Makanya diusulkan ke Kementerian, karena kami tidak mau menyalahi aturan dan kedepan menjadi masalah seperti terjadi di beberapa Kabupaten lain misal OKU Timur dan lainnya. Walikota tidak boleh memutasi tapi boleh melantik," jelas pria yang pernah menjabat Kadisnakertrans Pemkot Prabumulih itu.
Lebih lanjut Alfian menerangkan, jabatan kosong akan diisi diantaranya posisi Kepala Dinas Perhubungan yang saat ini dijabat pelaksana tugas merangkap Asisten II, HM Yusuf Arni, Sekretaris Satpol PP, Sekretaris Kesbang dan beberapa jabatan lainnya.
"Posisi-posisi ini nantinya akan diisi oleh pejabat yang telah ikut Assessment, jadi kami usulkan tiga nama terbaik yang ikut Assessment ke Gubernur dapat rekomendasi diusulkan ke KASN selanjutnya Kemendagri akan menilai mana yang layak," terangnya seraya sebanyak 30 pejabat nantinya akan di mutasi.
Tidak ada komentar