Bertemu Perdana Menteri Jepang, Menko Maritim Gali Berbagai ...
Jepang, INDONEWS.ID - Menjelang perayaan 60 tahun hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia pada Januari 2018, Menko Luhut bertemu Perdana Menteri Shinzo Abe di …
Jepang, INDONEWS.ID - Menjelang perayaan 60 tahun hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia pada Januari 2018, Menko Luhut bertemu Perdana Menteri Shinzo Abe di Tokyo pada Rabu (13/12/2017) lalu. Dalam kunjungan kali ini, Menko Luhut membawa misi menjaga persahabatan kedua negara.
Niat baik pemerintah RI tersebut disambut baik oleh PM Abe dengan menyatakan, "Saya menginginkan kerja sama yang kokoh, dan mohon harap dapat disampaikan kepada Presiden Jokowi.â€
Pertemuan bilateral di The Cabinet Office itu kemudian berlanjut dengan pembahasan proyek kerja sama 2 negara. “Mengenai proyek-proyek Jepang-Indonesia, PM Abe mendorong semua supaya bisa jadi,†jelas Menko Luhut seusai rangkaian pertemuan bilateral di Tokyo.
Khusus mengenai pengerjaan jalur kereta api Jakarta- Surabaya, Menko Luhut menyampaikan perkembangan terkini. “Kita segera jalan semua. Se perti misalnya kereta api cepat itu kita segera studinya kalau selesai bulan maret 2018 ya kita akan jalan,†papar Menko Luhut menunggu hasil studi yang membandingkan antara penggunaan rel kereta api dengan lebar trek standar (1.435 mm) atau narrow gauge (di bawah 1.435 mm).
“Tapi saya mengingatkan juga sekarang ini kan Indonesia terbuka sekali. Jadi masalah struktur pendanaannya kita minta betul-betul supaya efisien,†pernyataan Menko Luhut mengenai prasayarat pembiayaan proyek. “Jadi jangan sampai nanti ada orang lain (selain Jepang-red) bisa mendanai lebih murah, tapi kita (tetap) ambil mereka (Jepang-red),†tutur Menko Luhut mengenai sikap pemerintah yang selalu mencari pilihan terbaik.
“Jangan sampai pembengkakan hutang berlebihan yang tidak jelas pengembaliannya. Indonesia sekarang tuh sudah berbeda dengan dulu, tidak bisa asal berhutang saja. Kita betul-betul hitung dengan cermat,†penekanan Menko Luhut kembali mengenai pembiayaan yang tidak bol eh membebani keuangan negara, meskipun Jepang pernah berjasa pada Indonesia di masa lalu.
“Kalau kita lihat APBN Indonesia pada awal-awal 1970-an itu hampir setengahnya (dibantu dengan) soft loan (dari Jepang), sehingga (ekonomi) kita bisa bangkit,†jelas Menko Luhut.
Sejarah hubungan kedua negara terus berlanjut, hingga saat ini berbagai proyek kerja sama Jepang ada di Indonesia. “Jadi kalau saya lihat sih sudah banyak sekali proyek yang akan masuk ke Indonesia,†urai Menko Luhut bahwa pemerintah Jepang mendorong berjalannya pengembangan pelabuhan Patimban, jalan tol Trans Sumatra, juga investasi sektor energi seperti distribusi gas ke Indonesia timur, listrik, dan sektor migas.
“(Terkait blok) Mahakam, Beliau tadi juga dorong segera masuknya Inpex lagi ke dalam karena sekarang bulan Desember itu kan 100% owned by Pertamina. Mengenai (eksplorasi) blok Masela dia juga dorong supaya segera jalan,†tutur Menko Luhut mengenai permintaan dari PM Abe.
Selain proyek kerja sama di atas, selama pertemuan dibahas juga mengenai kerja sama pengamanan maritim. “ Coast guard itu juga kerja sama dengan Bakamla RI kita akan dorong, Beliau malah menawarkan satelitnya,†tutur Menko Luhut menyampaikan tawaran dari Jepang. “ Satelit itu akan (sebanyak) 7 (jumlahnya) nanti sehingga bisa mencakup (seluruh wilayah) ASEAN. Di indonesia itu presisinya hanya meleset beberapa cm,†lanjut Menko Luhut menjelaskan dukungan teknologi yang akan diberikan oleh Jepang.
“Jadi kerja sama itu nanti akan membantu Bakamla kita untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan pencurian ikan di Indonesia dan penindakannya lebih cepat,†ungkap Menko Luhut mengenai tujuan dari pengamanan laut di Indonesia.
“Kemudian investasi di Sabang dan Halmahera Selatan untuk budidaya ikan dan juga untuk pariwisata di Morotai,†tambah Menko Luhut mengenai hal lain yang dibicarakan dengan PM Abe.
Kesemua topik pembicaraan tersebut kemudi an dibawa ke pembicaraan yang lebih teknis dan luas dengan 4 pejabat Jepang secara terpisah pada Selasa (12/12) dan Rabu (13/12) lalu. Mereka adalah Penasehat khusus PM Jepang Abe Hiroto Izumi, Wamenlu Jepang Kazuyuki Nakane, Menteri Lingkungan Hidup Jepang Masaharu Nakagawa, dan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang Keiichi Ishii.
Melihat tren teknologi transportasi ke arah elektrifikasi, Menko Luhut juga menyinggung mengenai mobil listrik dalam pertemuannya dengan PM Abe.
“Mobil listrik tadi kita juga bahas, tapi lebih lanjut kita melihat itu detail dengan Toyota dan Mitsubishi,†papar Menko Luhut yang sudah berkunjung ke Toyota Mega Web di Odaiba Tokyo pada Selasa (12/12) dan bertemu manajemen Mitsubishi pada Rabu (13/12) lalu di Tokyo.
“Mitsubhisi tadi sepakat akan melakukan penelitian dengan Indonesia, (yaitu) dengan Kementerian Perindustrian (yang tergabung) dengan tim yang sudah dibentuk di bawah kepemimpinan Prof. Satryo Brodjonegoro itu bersama anak-anak pintar Indonesia untuk membuat roadmap (kebijakan) mobil listrik Indonesia,†kata Menko Luhut mengenai pihak yang paling dekat akan menjadi rekan Indonesia.
“Tadi Pak Airlangga (Menteri Perindustrian-red) bicara kepada saya per telepon untuk segera membantu mendorong untuk bisa terjadi,†jelas Menko Luhut yang selalu mengedepankan koordinasi dengan kementerian terkait.
"Kebijakan mobil listrik ini diselaraskan dengan program di Kementerian ESDM," terang Menko Luhut.
Selanjutnya, akan ada pertemuan lanjutan untuk membuat kerja sama menjadi lebih konkrit. “Timnya Pak Airlangga dengan Prof Satryo akan berkunjung kemari lagi (Tokyo-red) pada bulan Januari atau Februari awal untuk menindaklanjuti, dan kemudian ada satu perusahaan Tajima namanya akan datang ke Jakarta,†ujar Menko Luhut.
“Sehingga Indonesia tidak akan ketinggalan industri mobil listrik. Mestinya harus canggihlah (teknologinya ), jangan kita ketinggalan terus dari negara-negara lain,†ungkap Menko Luhut mengenai tujuan menginisiasi produksi mobil listrik di Indonesia.
Selain mendorong kerja sama, kehadiran Menko Luhut di Jepang juga dalam rangka menyelesaikan beberapa masalah investasi. Salah satunya adalah masalah keterlambatan bayar kepada perusahaan Jepang dalam pengerjaan proyek MRT Jakarta.
“Saya cek tadi Pak Ardan Kepala BPKP, ternyata diperiksa lagi ada masalah mekanisme yang kurang pas yang sedang juga diperbaiki. Tadi sudah diselesaikan, sudah beres, dan Jepang senang sekali,†cerita Menko Luhut ketika langsung merespon keluhan dari Menteri Keiichi Ishii dan Shimizu Corporation pada Selasa (12/12).
Sebagai solusi bekelanjutan terhadap masalah investasi seperti itu, Menko Luhut menyampaikan mekanisme penyelesaian yang sudah mulai berjalan melalui The Jakarta-Japan Club. Forum ini diinisiasi oleh Menko Luhut sebagai pertemuan berkala antara pemerintah Indonesia denga n perusahaan-perusahaan Jepang di kantor Kemenko Maritim, Jakarta.
“Dan saya janji kepada PM Abe untuk sekali dalam 2 atau 3 bulan, Jakarta-Japan Club akan bertemu dengan kita (pemerintah Indonesia-red) untuk mendengarkan keluhan-keluhan mereka kalau ada,†janji Menko Luhut untuk terus mengaktifkan forum tersebut.
“Saya kira sangat optimis karena orang-orang Jepang kerjanya punctual ya, kerjanya teamwork, dan kita juga teamwork, ketemu makanya. Sekarang mereka senang jadi hampir semua masalah-masalah mereka bisa kita selesaikan dengan baik. Saya kira itu membuat confidence pada mereka yang sangat tinggi,†ungkap Menko Luhut tentang rasa optimismenya.
Solusi seperti ini belum pernah dilakukan di Indonesia. Bahkan untuk membuat semakin terintegrasi dan holistik dalam menyelesaikan masalah, The Jakarta-Japan Club selama ini telah didukung dengan suatu kelompok kerja khusus (pokja).
“Mereka (Jepang-red) nggak tahu bahwa ada Tim Pokja 4 itu yan g menangani seperti ini, (maka) itu kita kenalin sehingga dengan demikian makin cepat diselesaikan masalah itu kan makin baik,†papar Menko Luhut mengenai keterlibatan tim khusus yang beranggotakan hampir semua perwakilan dari kementerian dan penegak hukum.
“Jadi kata kunci itu terintegrasi dan holistik penyelesaiannya,†tambah Menko Luhut menggambarkan cara kerja pemerintahan Joko Widodo saat ini.
Sementara itu terkait isu mengenai lingkungan juga dibawa Menko Luhut selama kunjungan kenegaraan di Jepang. “Beliau mendorong juga kerja sama terkait lingkungan seperti pengkonversian sampah menjadi energi listrik,†urai Menko Luhut mengenai dorongan dari PM Abe agar Indonesia mau mengadopsi teknologi Jepang.
Teknologi tersebut diterapkan di Shinigawa Incineration Plant di Tokyo, yang sebelumnya telah dikunjungi oleh Menko Luhut pada Selasa (12/12). Di pusat pengelolaan sampah ini, 600 ton sampah dikonversi menjadi 10-15 mega watt perharinya.
†œLembaga kami mengurusi sampah yang dibuang oleh 9,3 juta orang di 23 distrik di Tokyo,†terang Kobayashi, penanggungjawab hubungan internasional di insinerasi tersebut.
Selain diubah menjadi energi listrik, di fasilitas ini sampah juga dijadikan bahan baku semen. Katalisator juga telah dirancang untuk mengurangi racun. Bahkan abu yang diproduksi dijadikan bahan reklamasi di Tokyo.
“Abu dipadatkan pakai air, terus ditumpuk menjadi tanah. Kami biarkan sampai tanah stabil,†papar Yokoyama selaku penanggungjawab pemrosesan sampah di pabrik insinerasi.
“Saya sudah lihat di beberapa tempat, di sini bagus juga. Teknologi di sini dengan Swedia hampir sama,†tutup Menko Luhut yang sedang menjajaki teknologi di berbagai negara untuk dapat diimplementasikan di 7 kota Indonesia.
Rangkaian kunjungan kenegaraan oleh Menko Luhut sepanjang hampir seminggu terakhir di Qatar dan Jepang, telah menjadi pernyataan kuat bahwa Indonesia masih konsisten menjala nkan politik luar negeri bebas aktif.
“Jadi kalau orang bilang bahwa kita berkiblat pada 1 negara lain, itu tidak benar. Tetap kita melihat keseimbangan. Jadi Indonesia tetap melihat balance of power, itu penting,†terang Menko Luhut.
Independensi dan kedaulatan adalah mutlak diperlukan dalam mengelola negara demi kepentingan nasional. Menanggapi adanya oknum penyebar isu negatif yang mengatakan Indonesia sangat tergantung pada Tiongkok atau negara manapun, Menko Luhut menegaskan sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Jadi tidak akan pernah kita berkiblat, berpihak, leaning (condong-red) sangat besar pada 1 negara. Kita tidak akan mau. Karena kalau itu terjadi kita akan tergantung pada 1 tempat,†jelasnya menekankan bahwa pemerintah tidak akan melenceng dari UUD 1945.
“Kita tidak akan lari dari Mukadimah UUD 1945, politik bebas aktif,†tutup Menko Luhut menjelaskan pentingnya pemerintah untuk tetap berpegang teguh pada Konstitusi.
S umber: Google News | Warta 24 Halmahera Selatan
Tidak ada komentar