KKP salurkan 148 kapal ikan kepada nelayan Morotai

KKP salurkan 148 kapal ikan kepada nelayan Morotai

Merdeka > Uang KKP…

KKP salurkan 148 kapal ikan kepada nelayan Morotai

Merdeka > Uang KKP salurkan 148 kapal ikan kepada nelayan Morotai Minggu, 18 Februari 2018 14:00 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai, Suriani Antarani mengatakan pihaknya akan menyalurkan 148 kapal ikan dengan bobot 3 GT di 2018. Penyaluran tersebut merupakan lanjutan dari penyal uran bantuan serupa tahun 2017 sebanyak 102 kapal ikan.

"Kapal tersebut akan disalurkan melalui 83 koperasi nelayan yang tersebar di 28 daerah pesisir di Kabupaten Pulau Morotai. Sehingga nelayan yang bisa mendapatkan bantuan itu harus menjadi anggota koperasi nelayan," ujarnya seperti dikutip Antara di Jakarta, Minggu (18/2).

Bantuan kapal ikan tersebut diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan di daerah itu. Terutama untuk jenis ikan yang memiliki pasar ekspor, seperti ikan tuna dan ikan cakalang.

"Pada Februari 2018 ini akan ada pengiriman ikan ke Taiwan sebanyak 4 kontainer dan setelah itu akan dikirim lagi setiap bulan dengan volume yang lebih banyak, demikian pula negara tujuannya tidak hanya Taiwan, tetapi juga ke sejumlah negara lainnya," jelasnya.

Kabupaten Pulau Morotai telah diprogramkan pemerintah pusat sebagai pusat pengembangan industri perikanan d i wilayah Indonesia Timur. Untuk itu berbagai infrastruktur perikanan terus dibangun di daerah ini, di antaranya Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT) yang kini sudah beroperasi.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Maluku Utara, Irfan Umasugi mengimbau agar penyaluran bantuan kapal ikan kepada nelayan, tepat sasaran agar tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dapat terwujud.

"Untuk memastikan bantuan kapal ikan tepat sasaran maka DKP dan pihak terkait lainnya harus melakukan verifikasi langsung ke lapangan sebelum menyalurkan bantuan. Karena kalau hanya didasarkan pada proposal, tidak tertutup kemungkinan yang mengajukan bantuan bukan nelayan yang sebenarnya," jelasnya.

[idr]