Proyeksi RAPBD 2018 Kabupaten Banyumas, PAD Sumbang 16 ...
Total pendapatan di RAPBD 2018 itu jumlahnya Rp 3,19 triliun. Pendapatan asli daerah untuk RAPBD kali ini jumlahnya Rp 578 miliar. Selebihnya dipenuhi dari pemerintah pusa…
Total pendapatan di RAPBD 2018 itu jumlahnya Rp 3,19 triliun. Pendapatan asli daerah untuk RAPBD kali ini jumlahnya Rp 578 miliar. Selebihnya dipenuhi dari pemerintah pusat
Sutarno,
Kabid Anggaran BKD Pemkab Banyumas
PURWOKERTO, SATELITPOST-Badan Keuangan Daerah (BKD) Banyumas menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 16 persen dari pendapatan di RAPBD 2018. Sebanyak 84 persen pendapatan berasal dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.
“Total pendapatan di RAPBD 2018 itu jumlahnya Rp 3,19 triliun. Pendapatan asli daerah untuk RAPBD kali ini jumlahnya Rp 578 miliar. Selebihnya dipenuhi dari pemerintah pusat,†kata kata Sutar no, Kabid Anggaran BKD Pemkab Banyumas.
PAD Banyumas pada RAPBD 2018 terdiri atas beberapa pos pendapatan, antara lain Pajak Daerah (Rp 124,9 miliar), Hasil Retribusi Daerah (Rp 26,48 miliar), Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp 14,11 miliar), dan Lain-lain PAD yang Sah (Rp 356,3 miliar).
Sutarno mengatakan, setiap tahun PAD Pemkab Banyumas memang hanya berada pada kisaran Rp 500 miliar, tidak hanya di RAPBD 2018. Sehingga jika ada penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang nilainya selalu berkisar di Rp 1 triliun mengakibatkan perubahan anggaran.
“Selain tergantung ke DAU, jika silpa besarnya lumayan secara tidak langsung membantu alokasi anggaran tahun selanjutnya. Tapi jika silpa terlalu besar, realisasi yang ada kurang maksimal,†kata dia.
Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat juga pernah dikritik Bambang Soedono, anggota MPR DPD Jateng. Ia mengatakan, pertumbuhan daerah sering kali tida k sejalan dengan program nasional, dan menimbulkan kesenjangan.
“Padahal selama ini pendapatan daerah di APBD 15 persen dari daerah, selebihnya didapat dari pemerintah pusat, dari Jakarta. Maka Pemerintah pusat dan daerah harus satu arah, jangan ganti-ganti. Kasihan yang di Banyumas,†kata dia, kemarin siang saat sosialisasi empat pilar MPR RI di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara (26/11).
Ia mengatakan pemerintah pusat saat ini sedang gencar membangun infrastruktur, termasuk di Banyumas. Namun program pemerintah tersebut sering tidak sejalan dengan arah pembangunan di daerah. Akibatnya pertumbuhan di daerah tertinggal jauh dari program pemerintah yang berjalan cepat. ([email protected])
Pemkab Diminta Industri Pengolahan dan Pariwisata
Menanggapi rendahnya PAD di Banyumas, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Banyumas, M Arsyad Dalimunte, menyarankan Pemkab Banyumas untuk semakin meningkatkan industr i pengolahan dan pariwisata. Selain itu juga harus mendorong tumbuhnya investasi di Banyumas.
“Ada dua saran saya ke Pemkab Banyumas. Inensifikasi dan ekstensifikasi. Industri pengolahan pertanian dan pariwisata diintensifkan lagi, agar hasilnya semakin maksimal. Dan juga harus mendorong tumbuhnya investasi sebagai langkah ekstensifikasi,†kata dia.
Ia mengatakan, Pemkab Banyumas diharapkan fokus pada skala prioritas di industri pengolahan pertanian dan pariwisata. Sebab dua hal tersebut, kata dia, terdata merupakan sektor yang tumbuh dan paling potensial.
“Di beberapa pertemuan dengan Bappeda, disebutkan Banyumas ini kan trennya di industri pengolahan. Salah satunya industri pengolahan hasil pertanian. Jadi yang sudah ada dan merupakan tren, sebaiknya diintensifkan,†kata dia.
Menurutnya, peringkat di bawah insdustri pengolahan adalah pariwisata. Sehingga Pemkab Banyumas seharusnya semakin melek dengan potensi wisata di Banyumas. Harus dikelola d engan baik, didorong terus agar pertumbuhannya semakin pesat.
“Tren selanjutnya itu pariwisata. Pariwisata harus diintensifkan lagi. Genjot terus agar pertumbuhanya maksimal. Sebab pariwisata ini juga akan memicu pertumbuhan di sektor lain juga,†kata dia.
Seiring dengan intensifikasi industri pengolahan dan pariwisata, Pemkab Banyumas juga harus melakukan ekstensifikasi dengan memicu serta memudahkan tumbuhnya investasi di Banyumas. Invesatasi ini, kata dia, bisa berasal dari investasi bersumber dari warga Banyumas sendiri, atau dari luar Banyumas.
“Kalau investasi di Banyumas dipicu oleh Pemkab dengan baik. Dipermudah, maka dampaknya banyak. Multi efek, roda perekonomian di Banyumas akan berputar lebih cepat, perekonomian tumbuh dengan baik sehingga PAD meningkat,†kata dia.
Intensifikasi dan esktensifikasi, menurut Arsyad harus diajalankan secara bersamaan. Tidak lantas mengintesifkan yang ada, baru melangkang ke dorongan investasi. Begitpula s ebaliknya, sehingga roda ekonomi di Banyumas berjalan sehat dan tidak timpang. (aulia el hakim)
Komentar
komentar
Sumber: Google News | Warta 24 Banyumas
Tidak ada komentar