Rencana Pembangunan RS Kanker DKI yang Masih Buntu...
Kompas.com/Sherly Puspita Bangunan lama RS Sumber Waras sisi barat yang akan dibangun kembali menjadi RS Kanker DKI, Selasa (13/6/2017).����������������������������������������…

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.
Rencananya, lahan tersebut akan dibangun sebuh Rumah Sakit (RS) Kanker pertama milik DKI. Selama ini DKI belum pernah memiliki RS yang khusus menangani kanker. Pengobatan kanker terp usat di RS Kanker Nasional Dharmais yang menimbulkan antrean panjang dalam penanganan pasien.
Pembelian lahan ini sempat menimbulkan kontroversi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memeriksa sejumlah pejabat DKI terkait dugaan tindak pidana korupsi. Saat itu, proses jual beli lahan dilakukan pada era pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Saat itu Pemprov DKI disebut membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Namun pada akhirnya, KPK menyatakan tak ada indikasi tindak pidana korupsi pada proses pembelian lahan ini.
Baca juga : Penagihan Rp 191 Miliar kepada Yayasan Sumber Waras Rekomendasi BPK
Dengan demikian, hingga kini pembangunan RS Sumber Waras belum juga dapat dilakukan. Alasannya, menurut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kelebihan pembelian lahan senilai Rp 191miliat tetap harus dikembalikan kepada negara terlebih dahulu.

Jalan Buntu
Kemarin (28/11/2017), Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menegaskan, pembangunan RS Kanker DKI tak akan dimulai jika status hukum lahan yang terletak di Jalan Kyai Tapa, Grogol Petamburan, Jakarta Barat belum clear.
Pada masa kampanye, Sandi memastikan tak akan menganggarkan ganti rugi kerugian negara meski BPK menyebut Pemprov DKI yang bertanggung jawab atas pembelian. Menurut dia, dana APBD hanya boleh dianggarkan untuk pembangunan fisik RS Sumber Waras.
Baca juga : RS Sumber Waras Kebingungan Diminta Sandi Kembalikan Rp 191 Miliar
Ia meminta YKSW mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp 191 miliar t ersebut. Pada masa pemerintahan Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur DKI, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah melayangkan surat tagihan kepada YKSW.
Meski demikian, hingga kini YSKW enggan melakukan pembayaran. Direktur Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) Abraham Tejanegara bahkan mengaku kebingungan saat pihaknya kembali dinta melakukan pembayaran tersebut pada era pemerintahan DKI yang baru.
"Nah, itu yang saya jadi bingung jadinya gimana. Kalau menurut saya sudah enggak ada hubungannya. Kita melakukan transaksi itu sudah berdasarkan NJOP dan kesepakatan kedua belah pihak," ujar Abraham ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (28/11/2017).
Baca juga : Sandi: Pembangunan RS Kanker Tunggu Masalah Lahan Sumber Waras Beres
Ia menegaskan, proses jual beli Sumber Waras telah tuntas dan mengenai pembangunannya, Abraham menilai bukan lagi menjadi tanggung jawab YKSW.
"Kita kembalikan ke perjanjian penjualan yang s udah terjadi. Penjualannya sudah clear dan sah karena dilakukan di hadapan notaris. Kalau begini terus kan enggak kelar-kelar," ujarnya.
Rencananya pembangunan rumah sakit khusus kanker itu kembali menemui jalan buntu.

Harapan pasien kanker
Esterina Sutiono, survivor kanker payudara bilateral (kedua payudara) sekaligus humas CISC (Cancer Information and Support Center) menyuarakan keinginannya terhadap peningkatan layanan pengobatan kanker di DKI Jakarta.
"Sudah pasti perlu segeralah ya (pembangunan RS Kanker DKI). Karena pasien kanker yang berobat di negara kita rata-rata sudah pada stadium lanjut yang perlu pertolongan cepat," ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (28/11/2017).
Esterina mengatakan, terbatasnya pelayanan kesehatan kanker di Jakarta membuat para penderita kanker harus rela mengantre berbulan-bulan lamanya.
Baca juga : Harapan Komunitas Kanker pada Pembangunan RS Kanker DKI
Ia sangat berharap pelayanan pengobatan kanker di Jakarta segera ditingkatkan baik dengan pembangunan RS Kanker maupun pelayanan lainnya.
"Dalam keadaan sudah stadium lanjut yang diminta tunggu karena antre yang memakan waktu bulanan maka penyakitnya tambah berkembang. Mungkin ada yang tadinya masih stadium 3 bisa menjadi stadium 4. Sehingga harapan untuk bertahan hidup secara medisnya bertambah kecil," ; tuturnya.
Kompas TV Deteksi Kanker Payudara dengan Teknik ‘Sadari’Berita Terkait
Sandi Sebut Penjual Lahan Sumber Waras Harus Kembalikan Rp 191 Miliar
Sandiaga Minta Yayasan Sumber Waras Kembalikan Kelebihan Rp 191 Miliar
Sandi: Pembangunan RS Kanker Tunggu Masalah Lahan Sumber Waras Beres
RS Sumber Waras Kebingungan Diminta Sandi Kembalikan Rp 191 Miliar
Pemprov DKI Layangkan Surat Tagihan Rp 191 Miliar ke Sumber Waras
Terkini Lainnya

Kereta Bandara Soekarno-Hatta Akan Beroperasi Pukul 03.20 - 00.40
Megapolitan 29/11/2017, 09:44 WIB
Setelah Serangan di Masjid Sinai, Mesir Bunuh 14 Anggota Militan
Internasional 29/11/2017, 09:38 WIB
Jokowi Akui Airlangga Hartarto Minta Restu Jadi Ketum Golkar
Nasional 29/11/2017, 09:34 WIB
Jalur Utama Yogyakarta-Wonosari Bisa Dilalui Kembali
Regional 29/11/2017, 09:28 WIB
2 Tahun Meninggalnya Gaby di Kolam Renang dan Vonis yang Mengecewakan
Megapolitan 29/11/2017, 09:24 WIB
Sudah Baca Surat dari Khofifah, tetapi Jokowi Belum Bisa Memutuskan
Nasional 29/11/2017, 09:19 WIB
"Jangan Biarkan Bau Harum Daun Warisan Leluhur Kami Tak Tercium Lagi di Desa"
Regional 29/11/2017, 09:16 WIB
10 Persen Obat di Negara Miskin Ternyata Palsu
Internasional 29/11/2017, 09:15 WIB
Indonesia Hanya Punya 3 Wakil ke BWF Superseries Finals
Olahraga 29/11/2017, 09:06 WIB
Jokowi: Korpri Harus Jadi Pilar Utama Pemersatu Bangsa
Nasional 29/11/2017, 09:01 WIB
Menpora Mendoakan Marcus/Kevin Juara Dubai World Superseries 2017
Olahraga 29/11/2017, 08:56 WIB
Lolosnya Anggaran TGUPP Setelah Pembahasan yang Alot...
Megapolitan 29/11/2017, 08:54 WIB
Demi Hindari Atlet Israel, Pegulat Iran Diperintahkan untuk Kalah
Internasional 29/11/2017, 08:43 WIB
Perancis Desak PBB Beri Sanksi ke Pedagang Budak di Libya
Internasional 29/11/2017, 08:42 WIB
Tidak ada komentar