Pemerintah Dorong Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN
Ekonomi Selasa, 12 Desember 2017 Share this on: Pemerintah Dorong Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN JAKARTA - Kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi pada Re…
Ekonomi Selasa, 12 Desember 2017 Share this on: Pemerintah Dorong Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN
JAKARTA - Kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2018, sekitar Rp1.283 triliun. Sedangkan kemampuan pembiayaan pemerintah sebesar Rp360,16 triliun. Dengan begitu masih terdapat kesenjangan pendanaan Rp922,84 triliun.
Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi diperlukan sumber pendanaan non APBN. Bagi proyek yang layak secara finansial dan ekonomi.
"Maka skema pembiayaan dapat menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)," ujarnya di Jakarta belum lama ini.
Budi Karya menambahkan, dengan kerja sama tersebut dapat menghemat APBN sekitar Rp8,007 triliun. Yang terdiri dari efisiens i belanja operasional sebesar Rp4,695 triliun. Serta investasi sebesar Rp3,313 triliun.
"Total efisiensi kerja sama bandar udara sebesar Rp6,852 triliun. Dengan efisien pertahun Rp412,69 miliar. Kemudian efisiensi kerja sama terminal sebesar Rp167,48 miliar dengan efisiensi pertahun Rp5,58 miliar. Serta kerja sama pelabuhan sebesar Rp986,67 miliar dengan efisiensi pertahun Rp33,18 miliar," jelas Budi Karya.
Selain efisiensi, Kemenhub dapat lebih fokus melaksanakan tugas sebagai regulator serta agen pembangunan. Karena peran sebagai operator secara bertahap dikerja samakan dengan pihak ketiga.
"Ini sebagai salah satu upaya Kemenhub dalam mengoptimalkan daya guna barang milik negara. Efisiensi APBN dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang didapat dari hasil kontribusi tetap dan pembagian keuntungan antara Kemenhub dan mitra," pungkasnya.
Yang akan dilakukan kerja sama seperti Terminal Tirtonadi Solo. Kemudian untuk 10 bandar u dara seperti di Tapanuli Tengah, Labuan Bajo, Tanjung Pandan, Lampung, Tarakan, Jayapura, Fatmawati, Palu, Luwuk dan Sabang. Selain itu kerja sama dengan 20 pelabuhan laut. Itu antara lain di Probolinggo, Sintete, Bitung, Bima, Waingapu, Manokwari, Ternate, Kalabahi, Lembar, Kupang, Badas, Tanjung Wangi, Ende, Biak, Fak Fak, Kendari, Merauke, Sorong dan Arar, Pare Pare serta Pantoloan.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan rapat kerja ini untuk mendapatkan klarifikasi terkait pengelolaan aset. Khususnya infrastruktur seperti jalan, bandara dan terminal.
"Nanti kita akan mengadakan rapat kerja gabungan dengan Menteri Perhubungan, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan agar dapat mendetailkan bagaimana program kerja sama dan pemanfaatan aset dengan BUMN, BUMD dan swasta," pungkasnya. (dai/jpg)
Sumber: Google News | Warta 24 Ternate
Tidak ada komentar